berdasarkan uu nomor 11 tahun 1967 bahan tambang digolongkan menjadi. PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat. berdasarkan uu nomor 11 tahun 1967 bahan tambang digolongkan menjadi

 
PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyatberdasarkan uu nomor 11 tahun 1967 bahan tambang digolongkan menjadi <i> Hikmahanto Juwono NIKKA SASONGKO 120140204016 INDONESIA DEFENSE UNIVERSITY MASTER DEGREE ENERGY SECURITY MAJOR 2015 Isi UU UU Nomor 11 Tahun UU Nomor 4 Tahun 1967 2009 37 Pasal dan 12 Bab 175 Pasal dan 26 Bab</i>

Berdasarkan asal atau sumbernya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut : 1) Sampah organik, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. 11 Tahun 1967; UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan “Segala bahan galian yang terdapat Secara substansi, terdapat perbedaan mendasar antara UU No. 2023. 11 Tahun 1967 sebagai pelaksana amanat ketentuan Pasal . Perubahan mendasar Berdasarkan Undang- Undang No. 11 Riswanda,. Undang-undang (UU) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Golongan A meliputi bahan tambang strategis yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara; Golongan B termasuk bahan tambang vital yang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. Diberlakukannya UU Minerba No 94 Tahun 2009, membawa pengaruh yang besar bagi para pelaku usaha industri pertambangan. Usaha Pertambangan adalah kegiatan. Lembaran Negara Nomor 2070); 4. 12 Tahun 1967 dan UU No. b. Menerima Upah yang LayakJakarta -. Limbah cair Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat mencemari lingkungan. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Radioaktif yang. 2. Di samping itu, dalarn menyusun Undang-Undang ini dipertimbangkan pula semua produk undang-undang yang telah diundangkan meliputi: 1. 2017. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Pasal 9, Pasal 12 ke 4 dan ke 5, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang- undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan. asing. Penggolongan bahan galian 1. Aturan setebal 406 halaman yang diterbitkan pada 2 Februari 2021 ini merupakan turunan dari revisi Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dilakukan pemerintah lewat UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN INDONESIA Pemerintah telah menetapkan UU No. PP tersebut antara lain mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. contohnya : minyak bumi, gas alam, batubara, , uranium, radium, thorium (2) Bahan. Pemerintah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pemerintah melalui undang-undang nomor 11 tahun 1967 membagi hasil tambang di Indonesia menjadi tiga golongan. 30-31) menuliskan bahwa istilah kompilasi berasal dari bahasa latin ‘compilare’ yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang masih. bahwa berhubungan dengan itu, dengan tetap berpegang pada Undang-undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. Penggolongan bahan galian dalam UU No. Contoh golongan A seperti minyak bumi, timah, nikel, aspal, dan lainnya. Di Indonesia, kelima jenis hukum berdasarkan sumbernya itu juga berlaku, baik atas dasar legitimasi negara ataupun karena lestari di tengah masyarakat. , M. bahwa berhubung dengan itu, dengan tetap pada Undang-Undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menajdi 3 jenis, yakni golongan A (contohnya minyak bumi, uranium, dan plutonium), golongan B (contohnya emas, perak, besi, dan tembaga), dan golongan C (contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat, dan asbes). 000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Sertifikat halal ini termasuk dalam syarat bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan ijin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan,. Berdasarkan UU No. Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 mengatur keselamatan kerja secara umum termasuk. PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana. 3 Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air dan3. Sedangkan, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat. 3. Asas-asas Pertambangan. Golongan Hasil Tambang di Indonesia. Eksplorasi di tambang itu ditingkatkan dengan membuat lubang galian baru bernama cloon–tunnel sepanjang 300 meter. 11 tahun 1967 yakni: a. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa. perlindungan . Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. Undang-undang (UU) NO. Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. . PERKEMBANGAN MASA REMAJA (Usia 11/12 – 18 tahun) Definisi Perkembangan manusia merupakan suatu proses sepanjang kehidupan dari pertumbuhan dan perubahan fisik, perilaku, kognitif, dan emosional. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rang ka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pem bangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;. 3 tahun 2020 tentang minerba dalam bab xi a disebut sipb (surat izin. Berikut cara-cara untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan baik: 1. Apa Sajakah Implementasi dan Permasalahan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Berdasarkan Konsep Omnibus Law. Mapel : IPS. Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);. 3. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang prosedur perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara? Unduh dan baca dokumen resmi Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 yang berisi pedoman lengkap dan terbaru tentang hal tersebut. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan. 11 TAHUN 1967 UNDANG-UNDANG NO. Pertimbangan dalam UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah: bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang. NOMOR 11 TAHUN 2008. Contoh dari bahan tambang ini adalah minyak bumi, gas, batubara. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jugalah yang menjadi rujukan pengaturan tentang pertambangan batu bara. Pasal 144 UU No. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang atau bahan galian dibedakan atas tiga golongan, antara lalin sebagai berikut: Barang tambang golongan A (strategis) merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara. 11 Tahun 1967) Menurut Undang-undang No 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pada Bab II pasal 3, mengenai Penggolongan Dan Pelaksanaan Penguasaan Bahan Galian, dimana bahan galian dibagi atas tiga. Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. anisaf094yahoo. Di Hari Jadi Pertambangan dan Energi, 2. Pengertian Bahan Galian UU No. UU Nomor 13 Tahun 2022, ada lima tahap pembentukan Undang-Undang. Mencabut : PP No. UU. 27 Tahun 1980 adalah sebagai berikut: Golongan A (Bahan galian strategis) merupakan bahan galian yang penting untuk pertahanan/ keamanan negara atau untuk menjamin perekonomian negara. Jakarta - . Berdasarkan karakteristiknya Menurut Kristanto (2004) berdasarkan wujud atau karakteristiknya limbah industri dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu: a. UUD NRI Tahun 1945 5 4. Menjadi media penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri;. Ketentuan bidang pertanahan yang perlu menjadi perhatian adalah penyediaan tanah untuk fasilitas umum. Penguasaan bahan tambang Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. WILAYAH PERTAMBANGAN PASCA UU NO. kegiatan penambangan tapi belum mendapat izin pimjam pakai dari kehutanan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan sepanjang wilayah kerja tersebut berada di kawasan hutan. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PD. PENGGOLONGAN BARANG TAMABNG. Pemerintah propinsi sendiri mensikapinya bahwa kewenangan pengawasan adalah kewenangan pemerintah pusat berdasarkan UU No. bahan galian di dalam alam, penggunaannya sebagai bahan industri, nilai strategis dan atau ekonomis bagi Negara dan pemerataan kesempatan berusaha serta penyebaran pembangunan Pertambangan di seluruh Indonesia. 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No. Sampah B3. 11 Tahun 1967. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik berdasarkan Pancasila dan Undang. Barang tambang Golongan A (strategis) merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara. Sumber daya pertambangan merupakan nilai potensi yang dimiliki suatu materi atau unsur dari bahan tambang. 185,80 km 2 ini terdiri atas satu kota, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kapanewon/kemantren, dan 438 kalurahan/ kelurahan. bahwa berhubungan dengan itu, dengan tetap berpegang pada Undang-undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 119) serta menggantinya dengan Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang tentang pertambangan Nomor 11 Tahun 1967, barang tambang atau bahan galian dibedakan atas tiga golongan,, antara lain sebagai berikut. 4. uu 11/1967, ketentuan ketentuan pokok pertambangan oleh: presiden republik indonesia nomor: 11 tahun 1967 (11/1967) tanggal: 2 d. UU No. 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ; PP No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Status: Hanya untuk pelanggan Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Ditetapkan: 02 Desember 1967 Berlaku: 02 Desember. Undang Nomor 4 Tahun 2009 Terkait Pertambangan Mineral Dan Batu Bara 6 Oheo K. Dalam UU No. Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberianJAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada Kamis (17/6/2021). Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dibuat oleh Dr. Jawaban yang benar untuk pertanyaan tersebut adalah E. Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang. bahwa dalam rangka memberikan. TENTANG . Skripsi. UU No. 1 tahun 1970 dilakukan Oleh Menteri Pertambangan Pengawasan Keselamatan Kerja Bidang. Outsourcing artinya biasa disebut juga dengan istilah alih daya. Jabal Altarik, teman seperjuangan skripsi saya. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU No 11 th 1967 ttg Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Compiled by : 21 Yayasan Titian 7 Pasal 16 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jugalah yang menjadi rujukan pengaturan tentang pertambangan batu bara. hukum pertambangan maka UU No. Salim HS menyatakan Hukum Pertambangan merupakan. 2. Jenis sampah anorganik yang bisa urai dalam waktu lama misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng. 2. Undang-undang (UU) NO. 11 TAHUN 1969 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 NO 22, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. Pasal 6 Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ada juga hasil tambang yang digolongkan ke dalam golongan B. memanfaatkan bahan tambang adalah kegiatan pertambangan. 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (lembaran Negara Tahun 1967 No 22, Tambahan Lembaran Negara No. Perubahan mendasar yang terjadi adalah perubahan dari sistem kontrak karya dan perjanjian menjadiPenggolongan bahan galian menurut Undang-Undang No. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Masa Hindia Belanda. Mencegah dan mengurangi Kecelakaan. Pulau Sumatra: Aceh, Riau, dan Muara Enim. Maluku dan Papua. [1] Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; b. Pengertian. Kode : 7. korupsi, padahal secara normatif, UU No. sja] ), dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara. Berdasarkan Undang-Undang No. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 2. 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Car Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 1, angka 13 s. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penambangan batuan, maka perlu mendapatkan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dengan. 2018 IPS Sekolah Menengah Pertama terjawab Berdasarkan uu nomor 11 tahun 1967bahan tambang digolongkan menjadi 1 Lihat jawaban IklanPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1980 TENTANG PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN UMUM 1. Pembentukan UU Perindustrian ini yang dalam tahap. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832); 4. Sedangkan golongan barang tambang C merupakan barang tambang yang tidak termasuk golongan A dan B yang terdiri dari pasir, kerikil, dan gamping. Jenis limbah berdasarkan sifatnya. Asril dalam Jurnal Hukum Islam berjudul Eksistensi Kompilasi Hukuum Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (hal. (DJB) yang didirikan. Berdasarkan UU nomor 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat 4 asas yang berlaku, diantaranya: Manfaat, Keadilan dan. PENGGOLONGAN PELAKSANAAN PENGUASAAN BAHAN GALIAN Pasal 3 (1) Bahan-bahan galian. 94 Di dalam Pasal 3 UU No. Para pelaku usaha industri pertambangan diharuskan untuk mengolah dan memurnikan produk mineral mereka melalui smelter di dalam negeri, hal ini menyebabkan mau tidak mau seluruh para pelaku usaha industri pertambangan harus memiliki smelter di dalam negeri atau bekerjasama. 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok. pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2827); kecuali ketentuan-ketentuan mengenai tata cara. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 26 Juli 2019, yang pertama kali dimutakhirkan pada Jumat, 1 Juli 2022. PUTUSAN Nomor 95/PUU-XII/2014. Bab : Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. , barang tambang dapat digolongkan ke beberapa jenis tertentu, antara lain: 1. Artikel ini berisi penjelasan empat jenis sumber daya ekonomi tersebut + contohnya lengkap. Hal ini lantaran sebelumnya penggolongan bahan galian di Indonesia berdasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 1967. Latar Belakang. NOMOR 3 TAHUN 2020. 1 Implementasi Pertambangan Batubara Menurut UU. (lima) kriteria tersebut di atas, maka berdasarkan Kepmen nomor 555. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 11 Tahun 1967 kewenangan ada di Pusat. B. bahan galian strategis digolongkan menjadi enam kelas,. Sesuai dengan kepmen ESDM 1827 K/30/MEM/2018, cidera akibat kecelakan tambang digolongkan menjadi 3 kategori Ringan Menyebabkan pekerja tambang tidaka mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 minggu Berat Menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melaksanakan tugas semula selama sama dengan atau. 3 (A) Pemanfaatan Peta untuk Jaringan Transportasi. Maka dari itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimana karakteristik dari undang-undang tersebut adalah desentralistik atau kewenangan pemberian izin dilakukan oleh Pemerintahan daerah, membuka kembali akses pertambangan rakyat, dan juga mengatur terhadapAdapun berbagai jenis bahan tambang dan mineral yang ada di indonesia dapat dikelompokan sebagai berikut: Berdasarkan Manfaat atau Kegunaanya. Berdasarkan Undang-Undang tentang pertambangan Nomor 11 Tahun 1967, barang tambang atau bahan galian dibedakan atas tiga golongan,, antara lain sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun Contoh berikutnya adalah pertambangan yang dilakukan tanpa perlu mengorbankan lingkungan. Berikut adalah penjelasannya. Statistik kecelakaan tambang ditetapkan setiap tahun berdasarkan kekerapan dan keparahan kecelakaan yang terjadi pada pekerja tambang yang dihitung dari: a. 11 tahun 1967 telah diubah berdasarkan uu no. Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 11 Tahun 1976 tentang pertambangan, bahan galian golongan A termasuk bahan galian strategis. Berdasarkan UU No 11 Tahun 1967, bahan galian diartikan sebagai unsur-unsur kimia, mineral, bijih, dan segala macam batuan berjenis mulia yang berasal dari endapan alami. Dana pensiun ditunda dan dana pensiun pemberi kerja. Bahan galian golongan A (bahan galian strategis) Yaitu barang tambang yang sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara serta penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Pengaturan Keselamatan Kerja Pertambangan dalam UU No. Di situ, bahan galian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 1. 1. . 11, No.